Pemanasan global telah menjadi isu mendesak yang mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu solusi yang telah banyak diterapkan adalah implementasi pasar karbon yang dapat menetapkan harga untuk emisi karbon dan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Bursa Karbon Indonesia, bagaimana cara kerjanya, serta manfaat dan tantangan dari implementasi sistem ini.

Bursa Karbon Indonesia: Konsep dan Mekanisme

Bursa Karbon Indonesia adalah sebuah platform di mana perusahaan dan individu dapat membeli dan menjual hak untuk mengemisikan sejumlah karbon tertentu (Ministry of Environment and Forestry, 2022). Bursa ini merupakan bagian dari sistem perdagangan emisi (emission trading system, ETS), di mana pemerintah menetapkan batas atas untuk emisi karbon dan kemudian membagikan atau menjual izin untuk mengemisikan karbon hingga batas tersebut (World Bank, 2023).

Unit karbon dalam Bursa Karbon Indonesia diukur dalam ton CO2 ekivalen. Pemerintah memberikan sejumlah ‘kredit karbon’ kepada perusahaan, setiap kredit mewakili hak untuk mengemisikan satu ton CO2 (Ministry of Environment and Forestry, 2022).

Proses Bursa Karbon untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

1. Penetapan Batas Emisi Pertama-tama, pemerintah menetapkan batas maksimum emisi gas rumah kaca yang diizinkan untuk perusahaan atau sektor tertentu. Batas ini dapat didasarkan pada target pengurangan emisi nasional atau internasional yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim.
2. Penerbitan Izin atau Kredit Karbon Kemudian, pemerintah atau badan otoritas yang berwenang menerbitkan izin emisi atau kredit karbon untuk perusahaan atau proyek yang memenuhi syarat. Izin atau kredit ini mewakili jumlah emisi gas rumah kaca yang diizinkan atau jumlah karbon yang berhasil dikurangi oleh proyek.
3. Perdagangan Izin atau Kredit Karbon Dalam proses perdagangan karbon, perusahaan atau sektor yang mengeluarkan lebih banyak emisi daripada izin atau kredit yang mereka miliki dapat membeli izin tambahan dari perusahaan atau proyek lain yang memiliki surplus izin atau kredit karbon. Di sisi lain, perusahaan atau proyek yang berhasil mengurangi emisi mereka lebih dari batas yang ditetapkan dapat menjual izin atau kredit karbon mereka.
4. Pemantauan dan Pelaporan Emisi Perusahaan atau proyek yang berpartisipasi dalam bursa karbon wajib melakukan pemantauan emisi secara berkala dan melaporkan data emisi mereka kepada badan otoritas yang berwenang. Pelaporan ini sangat penting untuk memastikan akurasi dan transparansi data emisi.
5. Verifikasi Emisi Data emisi yang dilaporkan oleh perusahaan atau proyek harus diverifikasi oleh pihak ketiga independen untuk memastikan kebenaran dan keandalan informasi yang disampaikan. Verifikasi ini menjadi langkah kritis dalam memastikan keabsahan perdagangan karbon.
6. Penyesuaian Bursa karbon dapat melakukan penyesuaian untuk batas emisi berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap pencapaian target pengurangan emisi. Hal ini memastikan bahwa proses perdagangan karbon berjalan efisien dan sesuai dengan tujuan pengurangan emisi yang telah ditetapkan.

Dengan proses bursa karbon yang efektif dan transparan, diharapkan dapat mendorong perusahaan dan sektor-sektor lainnya untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi positif dalam mengatasi perubahan iklim secara global.

Manfaat Bursa Karbon

Bursa karbon memegang peran penting dalam mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cara yang ramah lingkungan dan inovatif. Sistem perdagangan karbon ini bekerja dengan memberlakukan batas emisi dan memfasilitasi perdagangan izin atau kredit karbon. Berikut adalah fungsi utama bursa karbon dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim:

1. Mendorong Pengurangan Emisi: Salah satu tujuan utama bursa karbon adalah menggalang dukungan bagi perusahaan dan sektor-sektor lainnya untuk aktif mencari cara efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan adanya batasan emisi dan sistem perdagangan karbon, perusahaan diberi insentif untuk mengadopsi teknologi inovatif demi mengurangi kontribusi mereka terhadap perubahan iklim.
2. Merangsang Inovasi dan Teknologi Hijau: Bursa karbon mendorong investasi dalam teknologi dan proses yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Inisiatif ini merangsang perkembangan teknologi hijau dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
3. Pendanaan untuk Proyek Pengurangan Emisi: Proyek-proyek yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca atau menangkap karbon dari atmosfer dapat menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di bursa karbon. Pendapatan dari penjualan kredit karbon ini dapat digunakan untuk mendanai lebih banyak proyek pengurangan emisi, memperkuat upaya dalam mengatasi perubahan iklim.
4. Akuntabilitas dan Transparansi: Bursa karbon menuntut perusahaan dan proyek untuk memantau dan melaporkan emisi mereka secara transparan dan akurat. Proses perdagangan izin atau kredit karbon memerlukan data dan informasi yang tepat, menciptakan akuntabilitas terhadap dampak lingkungan, dan membantu memonitor kemajuan dalam mencapai target pengurangan emisi.
5. Distribusi Keuntungan: Bursa karbon membantu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meratakan kesenjangan antara perusahaan atau sektor yang memiliki izin emisi berlebih dan perusahaan atau sektor yang memiliki kekurangan izin. Perusahaan dengan surplus izin atau kredit karbon dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan izin atau kredit, sementara perusahaan yang memerlukan izin tambahan dapat membelinya dari pasar.
6. Pengaruh Pasar Internasional: Bursa karbon memungkinkan perdagangan izin atau kredit karbon di tingkat internasional. Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dukungan keuangan dari negara-negara maju melalui investasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi, sehingga memperkuat kerja sama global dalam mengatasi perubahan iklim.
7. Koordinasi antar Negara: Bursa karbon dapat memfasilitasi kerjasama antar negara dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai target pengurangan emisi secara global. Negara-negara dapat berkolaborasi dalam perdagangan izin atau kredit karbon untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, menciptakan sinergi dan kolaborasi lintas batas.

Tantangan Implementasi Bursa Karbon

Tantangan dalam implementasi Bursa Karbon Indonesia termasuk penentuan harga karbon yang adil dan efektif, pelaporan dan verifikasi emisi yang tepat, serta memastikan keadilan dan transparansi dalam perdagangan (Ministry of Environment and Forestry, 2022).

Sementara bursa karbon menawarkan alat yang efektif dan efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terdapat juga tantangan yang signifikan dalam implementasinya. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, termasuk pembangunan kapasitas, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang efektif, dan kerjasama internasional. Dengan pendekatan yang tepat, bursa karbon dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam upaya global untuk melawan perubahan iklim.

Menetapkan Harga Karbon yang Tepat

Menentukan harga karbon yang tepat adalah salah satu tantangan utama dalam bursa karbon. Harga yang terlalu rendah mungkin tidak cukup mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi, sementara harga yang terlalu tinggi dapat memberatkan perusahaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2023).

Pengukuran dan Pelaporan Emisi

Pengukuran dan pelaporan emisi dengan akurat memerlukan sistem yang kuat dan transparan. Sayangnya, banyak negara dan perusahaan masih belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan sistem ini dengan efektif (United Nations, 2023).

Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap aturan bursa karbon adalah tantangan lainnya. Tanpa penegakan hukum yang efektif, keefektifan sistem dapat berkurang dan kepercayaan publik dapat terganggu (United Nations, 2023).

Keadilan dan Distribusi

Isu keadilan juga penting untuk dipertimbangkan. Bursa karbon harus dirancang agar tidak memberatkan secara tidak adil bagi masyarakat atau sektor ekonomi tertentu (World Bank, 2023).

Kerja Sama Internasional

Implementasi bursa karbon memerlukan kerjasama internasional. Mengingat emisi karbon adalah masalah global, kerjasama dan koordinasi antarnegara sangat diperlukan (United Nations, 2023).

Dampak Bursa Karbon dalam Pengurangan Emisi

Bursa karbon memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Berikut adalah beberapa dampak utama bursa karbon dalam upaya pengurangan emisi:

1. Mendorong Pengurangan Emisi: Melalui sistem perdagangan karbon, bursa karbon mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara inovatif dan ramah lingkungan dalam mengurangi emisi mereka. Adanya batasan emisi dan perdagangan izin atau kredit karbon memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi hijau dan efisien, sehingga mengurangi kontribusi gas rumah kaca terhadap perubahan iklim.
2. Peningkatan Investasi dalam Teknologi Ramah Lingkungan: Bursa karbon mendorong perusahaan dan sektor industri untuk berinvestasi dalam teknologi dan proses yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, perusahaan dapat menghasilkan surplus izin atau kredit karbon yang dapat mereka jual, meningkatkan profitabilitas mereka dan merangsang perkembangan teknologi hijau.
3. Pendanaan untuk Proyek Pengurangan Emisi: Kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek pengurangan emisi dapat dijual di bursa karbon, menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai lebih banyak proyek pengurangan emisi. Ini memberikan lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk inisiatif dan upaya yang membantu mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi.
4. Transparansi dan Pemantauan Emisi: Bursa karbon mendorong perusahaan dan sektor untuk memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca secara lebih terperinci dan transparan. Proses perdagangan izin atau kredit karbon memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai emisi, menciptakan kesadaran dan akuntabilitas terhadap dampak lingkungan.
5. Distribusi Keuntungan: Bursa karbon membantu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meratakan kesenjangan antara perusahaan atau sektor yang memiliki izin emisi berlebih dan perusahaan atau sektor yang memiliki kekurangan izin. Perusahaan dengan surplus izin atau kredit karbon dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan izin atau kredit, sementara perusahaan yang memerlukan izin tambahan dapat membelinya dari pasar.
6. Pengaruh Pasar Internasional: Bursa karbon memungkinkan perdagangan izin atau kredit karbon di tingkat internasional. Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara

Bursa Karbon Indonesia Berdasarkan Peraturan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung inisiatif Pemerintah dalam mengejar tujuan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dukungan ini diwujudkan dalam konteks pengawasan dan penyelenggaraan bursa karbon, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan perdagangan karbon secara global, OJK menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam sektor ini.

Saat ini, OJK tengah berusaha menyelesaikan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), yang akan bertindak sebagai aturan pendukung untuk penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. RPOJK ini telah dibahas dalam konsultasi dengan Komisi XI DPR-RI. Keberlanjutan upaya ini diharapkan dapat memberikan semangat dan optimisme dalam menjalankan perdagangan unit karbon di bursa karbon pada September mendatang, sesuai dengan instruksi Presiden RI.

Kesimpulan

Target Pemerintah adalah menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, berdasarkan dokumen Enhanced NDC 2022. Untuk mencapai tujuan ini, dukungan dari berbagai sektor sangat diperlukan, termasuk sektor Industri Jasa Keuangan.

Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, khususnya dalam subsektor pembangkitan tenaga listrik. Contohnya, Indonesia memiliki 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini mencakup 86% dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia. Pembangkit listrik yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 Megawatt, pada 2024 di atas 50 Megawatt, dan pada 2025 diharapkan semua PLTU dan PLTG akan masuk pasar karbon. Berbagai sektor lain di Indonesia juga akan ikut serta dalam perdagangan karbon, seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lainnya.

Bursa Karbon Indonesia memiliki potensi besar dalam membantu negara mencapai target pengurangan emisi dan transisi menuju ekonomi hijau. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat yang dapat diperoleh menjadikannya langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Bursa karbon adalah sebuah sistem yang mengatur perdagangan dan pencatatan unit karbon, yang merupakan komoditas yang mewakili hak untuk mengeluarkan sejumlah gas rumah kaca. Tujuan dari bursa karbon adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global dengan memberikan insentif ekonomi bagi pelaku pasar untuk mengurangi atau menyerap karbon.

Bursa karbon dapat beroperasi di tingkat nasional, regional, atau internasional. Beberapa contoh bursa karbon yang sudah ada adalah European Union Emissions Trading System (EU ETS), Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), dan California Cap-and-Trade Program. Bursa karbon dapat menggunakan dua mekanisme utama, yaitu cap-and-trade dan carbon tax.

Cap-and-trade adalah mekanisme di mana pemerintah atau otoritas lainnya menetapkan batas maksimum emisi karbon untuk sektor-sektor tertentu, dan kemudian mengalokasikan atau menjual unit karbon kepada pelaku pasar sesuai dengan batas tersebut. Pelaku pasar yang emisinya melebihi alokasinya harus membeli unit karbon dari pelaku pasar lain yang emisinya lebih rendah, atau dari sumber-sumber lain seperti proyek-proyek pengurangan emisi bersertifikat.

Carbon tax adalah mekanisme di mana pemerintah atau otoritas lainnya memberlakukan pajak atas setiap ton karbon yang dikeluarkan oleh pelaku pasar. Pajak ini bertujuan untuk mendorong pelaku pasar untuk beralih ke sumber-sumber energi yang lebih bersih dan hemat karbon, atau untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengadopsi teknologi rendah karbon.

Indonesia saat ini sedang dalam proses mengembangkan bursa karbon nasional, yang diharapkan dapat beroperasi pada September 2023. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menjadi penyelenggara bursa karbon, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Bursa karbon Indonesia akan menggunakan mekanisme cap-and-trade, dengan melibatkan sektor-sektor seperti energi, industri, transportasi, dan kehutanan.

Bursa karbon diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, seperti meningkatkan kontribusi dalam upaya penanganan perubahan iklim, mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menciptakan peluang bisnis baru bagi pelaku pasar. Namun, bursa karbon juga memiliki tantangan dan risiko, seperti menjamin integritas lingkungan dan sosial dari unit-unit karbon, menghindari kebocoran karbon dan distorsi pasar, serta memastikan keterlibatan dan perlindungan bagi para pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

• Ministry of Environment and Forestry. (2022). “Implementasi Bursa Karbon di Indonesia.” Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.
• World Bank. (2023). “State and Trends of Carbon Pricing.” Washington, DC: World Bank.
• United Nations. (2023). “The Role of Carbon Markets in Promoting Sustainable Development.” New York: United Nations.
• World Bank. (2023). “State and Trends of Carbon Pricing.” Washington, DC: World Bank.
• United Nations. (2023). “The Role of Carbon Markets in Promoting Sustainable Development.” New York: United Nations.